 |
GARDAMEDIA || WAJO - Sejumlah pedagang kaki lima yang memanfaatkan area trotoar di jalan Andi Bahe dan jalan Pettarani untuk berjualan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Wajo, Kamis, (15/01/26).
Kedatangan puluhan pelaku usaha lokal untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana penataan yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Juru bicara aspirasi, Audria, mengakui aktivitas berjualan di atas trotoar melanggar ketentuan yang berlaku. Namun, ia meminta kebijakan dari pemerintah daerah agar penertiban tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Kami sadar kami salah karena berjualan di atas trotoar. Tapi kami mohon kebijakan agar pembongkaran ditunda sampai setelah Lebaran, supaya kami punya waktu mencari lokasi baru dan mengumpulkan modal,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Wajo, H. Sudirman Meru, menyebutkan bahwa, langkah Satpol PP tidak bisa diintervensi, lantaran mereka hanya menjalankan tugas sebagai penegak peraturan daerah.
Namun, menurutnya, dalam situasi tertentu pemerintah perlu mengedepankan kebijakan yang lebih manusiawi, terutama di bulan Ramadan yang menjadi momentum penting bagi perekonomian pelaku UMKM.
Ditempat yang sama, politisi senior dari fraksi Partai PAN, Ir. Junaidi Muhammad juga turut angkat suara.
Pria kelahiran 1 Januari 1966, mengatakan penertiban tidak bisa dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah sebagai pemberi solusi, bukan sekadar penegak aturan.
“Satpol PP menjalankan perintah dan itu harus kita hormati. Tapi sebelum ada keputusan resmi dari hasil RDP, kami berharap tidak ada penataan. Pemerintah harus hadir bukan hanya menertibkan, tetapi juga mencarikan solusi bagi pedagang,” ujarnya.
Sementara, H. Syamsuddin dan Haryanto meminta para pedagang tidak perlu risau. Keduanya memastikan DPRD akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi para pelaku UMKM agar mendapat kebijakan yang berkeadilan.
“Tidak perlu risau. Aspirasi pedagang akan kami perjuangkan,” tegas keduanya
Keempat penerima aspirasi sepakat meminta Satpol PP menahan diri dan tidak melakukan penataan sebelum digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
“Kami minta Satpol PP tidak melakukan tindakan dulu sebelum RDP dilaksanakan. Aspirasi pedagang harus didengar dan dicarikan jalan keluar,” kata Sudirman Meru yang diamini ketiga rekannya.