 |
| Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong |
BONE – Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong kembali menjadi sorotan publik. Politisi Partai Gerindra itu dituding melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap staf sekretariat DPRD, bernama Yuli.
Atas insiden tersebut, Andi Tenri Walinonong dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bone, Jalan Yos Sudarso, Watampone, Rabu (22/7/26) sekitar pukul 19.00 Wita. Dalam laporan dengan nomor: STTLP/450/VII/2026/SPKT/RES BONE/POLDA SULSEL disebutkan "Dengan sengaja secara melawan hukum, telah melakukan Penganiayaan".
Berdasarkan pengakuan pelapor, ia mengaku mengalami perlakuan yang dianggap merendahkan martabat. Korban menyebut wajahnya ditumpuk dengan kue, disiram air, serta dilempari botol saus/lombok saat berada di lingkungan kantor.
Tak hanya itu, korban juga mengaku menerima ucapan bernada sinis dari pimpinan legislatif tersebut, yang menurutnya membuat dirinya merasa dipermalukan di hadapan orang lain
Kasus tersebut menjadi viral di media sosial dan menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sejumlah kalangan meminta aparat penegak hukum menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
BACA JUGA :
Viral di Media Sosial, Ketua DPRD Bone Dituding Aniaya Staf. Pengakuan Korban Picu Sorotan Publik
Berikut rangkuman sejumlah kontroversi yang sempat menyita perhatian masyarakat:
Bersitegang dengan Pemkab Bone Soal Target PAD
Hubungan Ketua DPRD Bone dengan Pemerintah Kabupaten Bone sempat memanas akibat perbedaan pandangan mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perdebatan tersebut terjadi dalam forum pembahasan kebijakan daerah dan memunculkan dinamika antara fungsi pengawasan DPRD dengan kebijakan eksekutif.
Polemik ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan arah pengelolaan keuangan daerah.
Konflik dengan Sekretaris DPRD Bone
Ketua DPRD Bone juga pernah dikabarkan berselisih dengan Sekretaris DPRD Bone yang saat itu dijabat Hj. Faidah.
Perselisihan tersebut mencuat ke ruang publik dan memicu berbagai tanggapan mengenai tata kelola serta hubungan kerja di lingkungan sekretariat legislatif.
Situasi tersebut turut menjadi sorotan karena dinilai berpotensi memengaruhi kinerja kelembagaan DPRD.
Diterpa Mosi Tidak Percaya dari Anggota DPRD
Ketua DPRD Bone juga pernah menghadapi mosi tidak percaya yang diajukan oleh sejumlah anggota DPRD. Mosi tersebut berisi kritik terhadap kepemimpinan dan pola komunikasi internal di lembaga legislatif.
Meski demikian, persoalan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik internal DPRD dan memicu perdebatan di kalangan masyarakat maupun pengamat pemerintahan daerah.
Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penganiayaan Staf
Kontroversi terbaru mencuat setelah Ketua DPRD Bone dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penganiayaan terhadap seorang staf sekretariat DPRD Bone.
Hingga berita ini ditulis, proses hukum atas laporan dugaan penganiayaan tersebut masih berlangsung. Pihak terlapor tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun pembelaan, sementara asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.
