Aktivis sekaligus pemerhati pembangunan, Sukriadi, SH, menilai review design justru dapat menjadi langkah kehati-hatian pemerintah daerah sebelum melanjutkan pembangunan sehingga peninjauan ulang desain pada proyek pemerintah tersebut merupakan hal yang wajar apabila ada kebutuhan penyesuaian teknis di lapangan.
Berdasarkan informasi pada portal LPSE, kegiatan review design tersebut dianggarkan senilai Rp39.894.510 dan dimenangkan oleh CV Dua Pilar. Nilai itu merupakan biaya jasa kajian atau perencanaan teknis, bukan anggaran untuk membangun ulang seluruh pekerjaan fisik.
“Review design itu penting sebelum pemerintah mengambil keputusan lebih lanjut. Kalau pekerjaan langsung dilanjutkan tanpa kajian, dikawatirkan menjadi soal nantinya. Jadi, review ini sebaiknya dilihat sebagai bentuk kehati-hatian, bukan langsung dicurigai sebagai masalah,” ujar Sukri.
Menurut Sukriadi, publik perlu membedakan antara review design dan penganggaran fisik lanjutan. Review design bertujuan melihat kembali kondisi lapangan, menyesuaikan kebutuhan teknis, serta memastikan bagian mana yang sudah dikerjakan, mana yang perlu disempurnakan, dan mana yang tidak boleh dihitung ulang.
Ia juga menilai, review design dapat membantu pemerintah mencegah terjadinya tumpang tindih anggaran. Dengan kajian yang benar, pemerintah bisa mengetahui secara jelas sisa pekerjaan dan kebutuhan lanjutan yang memang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau dilakukan dengan benar, review design justru membantu memilah pekerjaan lama, sisa pekerjaan, dan kebutuhan penyesuaian. Jadi fungsinya penting agar tidak terjadi pembayaran ganda atau perencanaan yang asal-asalan,” jelasnya.
Lanjut kata sukri, terlalu dini jika review design langsung dikaitkan dengan dugaan penyimpangan dalam proyek konstruksi, penyesuaian desain bisa terjadi karena banyak faktor, seperti kondisi tanah, kebutuhan fasilitas, akses kawasan, aspek keselamatan, perubahan volume pekerjaan, hingga optimalisasi manfaat proyek bagi masyarakat.
Untuk proyek wisata seperti Bangsalae tambah sukri, bahwa review design juga dapat menjadi cara untuk memastikan kawasan tersebut benar-benar layak dikembangkan sebagai destinasi yang memberi manfaat ekonomi dan sosial.
“Kalau tujuannya agar Bangsalae bisa berfungsi dengan baik, maka pemerintah harus punya dasar teknis yang kuat. Review design bisa menjadi dasar sebelum pekerjaan dilanjutkan atau disempurnakan,” tambahnya.
Meski demikian, Sukri tetap mendorong Dispora Wajo untuk membuka penjelasan kepada publik. Sebagai bentuk transparansi agar tidak muncul kecurigaan atau tafsir liar di tengah masyarakat.
Dispora diharapkan menjelaskan tujuan review design, ruang lingkup pekerjaan konsultan, kondisi aktual proyek, serta arah kebijakan pemerintah terhadap kelanjutan Destinasi Wisata Bangsalae.
“Kalau pemerintah membuka informasi dengan baik, kecurigaan publik bisa ditekan. Yang dibutuhkan adalah komunikasi yang jelas, bukan saling tuding,” katanya.
Ia juga berharap DPRD Wajo dan Inspektorat Daerah menjalankan pengawasan secara objektif. Pengawasan, kata dia, harus berbasis dokumen, fakta lapangan, kontrak, progres pekerjaan, serta hasil evaluasi teknis, bukan hanya berdasarkan asumsi.
Jika ada kekurangan dalam pekerjaan sebelumnya, maka harus dipetakan secara profesional. Namun, jika review design dilakukan untuk penyempurnaan dan antisipasi persoalan teknis, maka kebijakan tersebut juga perlu dilihat secara proporsional.
Ia juga menjelaskan bahwa pengawasan yang baik bukan hanya mencari kesalahan, tetapi memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran sehingga memberi manfaat bagi masyarakat, dimana Destinasi Wisata Bangsalae memiliki potensi menjadi ruang ekonomi baru bagi masyarakat Wajo. Jika dikelola dengan baik, kawasan tersebut dapat mendorong UMKM, membuka peluang kerja, serta memperkuat sektor pariwisata daerah.
Karena itu, polemik yang muncul sebaiknya tidak membuat pembangunan kehilangan arah. Kritik tetap penting, tetapi harus diarahkan untuk memperbaiki, bukan menghentikan langkah pembenahan.
“Proyek yang sudah berjalan membutuhkan kepastian arah, bukan hanya perdebatan. Masyarakat Wajo tidak hanya membutuhkan kritik, tetapi juga solusi,” ujarnya.
Sukri menegaskan bahwa review design seharusnya dilihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proyek. Jika desain awal perlu disesuaikan, maka penyesuaian harus dilakukan. Jika ada item yang sudah selesai, harus dicatat sebagai progres. Jika ada sisa pekerjaan, harus dihitung secara jelas sehingga dengan begitu, review design bukan alat untuk menutup persoalan, melainkan dapat menjadi peta jalan agar pembangunan Bangsalae memiliki dasar teknis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Destinasi Wisata Bangsalae harus dikawal agar tidak berhenti sebagai polemik, tetapi benar-benar menjadi aset daerah yang bermanfaat bagi publik,” tutupnya.