 |
| Potret Proyek Pokmas di Pulau Kalu Kalukuang, Kabupaten Pangkep |
GARDAMEDIA || PANGKEP - Proyek Pokmas (Pokok Masyarakat) merupakan program pembangunan berbasis komunitas yang di kelolah langsung oleh warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan infrastruktur lokal.
Dengan dana pemerintah di lankasanakan dengan swakelola tanpa pihak ke tiga. Kegiatan ini melibatkan partisipasi warga dari perencanaan hingga pengawasan, namun sering terjerat dalam pusaran dugaan penyalahgunaan anggaran sehingga berpotensi pada buruknya kualitas dan mutu pekerjaan.
Seperti yang kita ketahui bahwa Pokmas menerima dana hibah/bantuan untuk melaksanakan proyek sesuai kontrak swakelola. Memastikan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi.
Sumber Anggaran Pokmas berasal dari pemerintah APBD/ APBN di salurkan untuk pembangunan di desa/ kelurahan.
Namun kali ini Proyek Pokmas di pulau kalu Kalukuang menjadi biang pembicaraan oleh para pekerja dan warga setempat sebab proyek yang telah usai di kerjakan diduga telah terjadi penyelewengan anggaran, hingga para pekerja sampai saat ini tidak menerima sisah upah.
Berdasarkan data yang dihimpun, salah satu warga yang telah menyiapkan bahan pembangunan jalan dalam hal ini material pasir mengeluhkan pembayaran yang sampai saat ini belum menerima biaya dari hasil kerja kerasnya.
Sementara penyedia material bahan semen, mengeluhkan janji berkedok angan-angan selesai proyek semua akan terbayar.
"Janjinya setelah proyek selesai akan dibayar tapi kenyataan nya sampai saat ini proyek telah lama usai belum terbayarkan," katanya, Sabtu, (03/01/2026).
Kabar beredar justru malah menjadi Sorotan Sekaligus perbincangan dingin dari beberapa anak muda di pulau tersebut. Menurutnya, Dana Pokmas lebih dulu cair sebelum proyek di laksanakan. Apa mungkin Ada orang ketiga yang mengatur jalan nya hingga menjadi seperti ini. ? Proyek selesai upah pekerja kandas di tengah jalan.
Hal ini masih menjadi pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Sebab Tim investigasi media mencoba mengkonfirmasi kepihak yang bersangkutan namun tidak ada tanggapan hingga berita ini Di terbitkan.
Untuk itu, aparat penegak hukum diminta segera mengambil langkah cepat untuk melakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkap otak intelektual yang dianggap merugikan sejumlah pihak.