 |
GARDAMEDIA || WAJO - Ditengah seruan efisiensi anggaran dan seruan transparansi yang digaungkan pemerintah pusat, sebuah daerah yang memiliki luas 2.506,19 km² justru memilih bertolak belakang. Dimana, terdapat proyek bernilai menggiurkan telah dikerjakan sebelum adanya proses lelang tender.
Ironinya, lokasi proyek itu berada dalam kawasan rumah jabatan orang nomor wahid di Bumi Lamaddukelleng. Sebuah tempat yang harusnya memberi energi positif malah menyimpan cerita yang memilukan.
Berdasarkan data yang didapatkan dari sumber terpercaya, proyek tersebut telah dikerjakan dan berjalan lebih dari sepekan.
"Proyek dikerjakan sebelum proses lelang memberi sinyal kuat adanya pengaturan hitam di balik meja pejabat," ungkap, IA (Inisial) kepada media ini. Jumat, (14/11/25).
IA mengatakan, harusnya proyek tidak dikerjakan sebelum proses lelang selesai demi menjaga transparansi dan kecurigaan publik.
"Semua proyek, terutama proyek pemerintah, harus melalui proses lelang untuk memastikan transparansi dan persaingan yang sehat. Mengerjakan proyek tanpa melalui lelang dapat menimbulkan tuduhan kolusi dan sengketa hukum," katanya
Berangkat dari dugaan pelanggaran itu, IA mendorong Aparat Penegak Hukum, baik pihak Kepolisian maupun Kejaksaan untuk mengungkap tabir gelap dibalik proyek siluman di rumah jabatan Bupati Wajo.
"Integritas dan keberanian penegak hukum dipertaruhkan, apakah mampu memasangkan jaket orange kepada pihak yang terlibat dalam lingkaran keji itu, jika memang benar terbukti adanya perbuatan melawan hukum didalammya." tandasnya.
Lebih jauh, IA meyakini, proyek ini disinyalir dikendalikan oknum yang superpowered. Ketajamannya diduga mampu mematikan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Wajo.
"Sangat miris, fungsi pengawasan DPRD Wajo juga juga tak terlihat, seolah memberi sinyal bahwa fungsi itu telah mati suri." Tutupnya.
Dilansir dari laman resmi lpse kabupaten wajo, pekerjaan kontruksi itu dianggarkan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah, dengan nilai pagu paket Rp. 2.252.211.500,00, bersumber dari APBDP 2025. Pada laman itu belum ada satupun peserta yang mendaftar. Namun, proyek telah berjalan.
Sementara, kepala bagian umum sekretariat daerah yang di konfirmasi untuk dimintai tanggapannya enggan memberikan jawaban hingga berita ini ditayangkan.